Perkuat Fiskal Daerah, Bupati Boltim Temui Kemendagri

sultaniyya.org Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperbaiki dan memperkuat tata kelola keuangan daerah. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui audiensi langsung dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai bentuk konsultasi dan koordinasi dalam penguatan fiskal daerah.

Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Boltim, Oskar Manoppo, yang bertemu dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan. Pertemuan ini menjadi ruang dialog penting antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam membahas berbagai isu strategis terkait pengelolaan keuangan daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Oskar Manoppo hadir bersama Ketua DPRD Kabupaten Boltim Samsudin Dama serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Boltim Samsurizal Korompot. Kehadiran unsur eksekutif dan legislatif ini mencerminkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Boltim dalam membangun sinergi lintas lembaga demi memperkuat kapasitas fiskal daerah.

---

Fokus pada Penguatan Keuangan Daerah

Pembahasan utama dalam audiensi ini berfokus pada kebijakan fiskal daerah dan mekanisme dukungan pemerintah pusat terhadap daerah. Pemerintah Kabupaten Boltim menilai bahwa penguatan fiskal menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan, khususnya dalam mendukung program pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Oskar Manoppo menyampaikan bahwa kondisi fiskal daerah harus dikelola secara hati-hati, terencana, dan berbasis regulasi yang jelas. Dengan tata kelola keuangan yang sehat, pemerintah daerah dapat memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya konsultasi berkelanjutan dengan pemerintah pusat agar kebijakan keuangan daerah tidak berjalan sendiri, melainkan sejalan dengan arah pembangunan nasional.

---

Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah

Salah satu poin penting yang disampaikan dalam audiensi tersebut adalah perlunya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Bupati Oskar menilai bahwa harmonisasi kebijakan fiskal akan membantu daerah dalam menyusun perencanaan anggaran yang realistis dan berorientasi jangka panjang.

Melalui koordinasi yang intensif, pemerintah daerah dapat memperoleh kejelasan arah kebijakan, termasuk dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, belanja daerah, serta pemanfaatan transfer ke daerah secara efektif dan tepat sasaran.

Sinkronisasi ini juga dinilai penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan yang berlaku.

---

Komitmen terhadap Tata Kelola yang Akuntabel

Dalam audiensi tersebut, Bupati Oskar Manoppo menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Boltim berkomitmen menjalankan pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel dan transparan. Prinsip kehati-hatian menjadi dasar utama dalam setiap proses perencanaan hingga pelaksanaan anggaran.

Menurutnya, tata kelola keuangan yang baik bukan hanya soal kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga tentang membangun kepercayaan publik. Masyarakat harus dapat merasakan bahwa anggaran daerah digunakan secara bertanggung jawab untuk kepentingan bersama.

Dengan sistem pengelolaan yang semakin baik, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan iklim pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

---

Respons Positif dari Kemendagri

Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, menyambut baik langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten Boltim. Ia menilai audiensi semacam ini penting sebagai sarana komunikasi dua arah antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurutnya, Kemendagri selalu membuka ruang konsultasi bagi pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Komunikasi yang intensif dinilai mampu mencegah kesalahan kebijakan serta mempercepat penyesuaian terhadap regulasi yang terus berkembang.

Kemendagri juga menekankan pentingnya transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam setiap proses pengelolaan anggaran daerah.

---

Peran DPRD dalam Penguatan Fiskal

Ketua DPRD Kabupaten Boltim, Samsudin Dama, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah yang dilakukan pemerintah daerah. Ia menilai koordinasi dengan pemerintah pusat sangat penting untuk memastikan kebijakan anggaran daerah benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Menurutnya, DPRD memiliki peran strategis dalam fungsi pengawasan dan penganggaran. Oleh karena itu, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang sehat dan berorientasi pada pembangunan.

Ia juga berharap hasil audiensi tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap perencanaan APBD ke depan.

---

Dorong Pembangunan Berkelanjutan

Penguatan fiskal daerah dinilai menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan jangka panjang. Dengan kapasitas keuangan yang kuat, pemerintah daerah memiliki ruang lebih luas dalam membiayai program strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Boltim menilai bahwa pembangunan tidak hanya membutuhkan visi, tetapi juga dukungan fiskal yang stabil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya memperkuat keuangan daerah menjadi prioritas dalam agenda pemerintahan.

Melalui audiensi ini, diharapkan terbangun pola kerja sama yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan yang inklusif.

---

Harapan ke Depan

Audiensi antara Pemerintah Kabupaten Boltim dan Kemendagri diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi kelembagaan. Pemerintah daerah berharap hasil pertemuan ini dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan fiskal yang lebih adaptif dan berorientasi masa depan.

Dengan tata kelola keuangan yang semakin baik, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur optimistis mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Langkah proaktif yang dilakukan ini sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun daerah secara terencana, transparan, dan bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat.

Cek Juga Artikel Dari Platform kabarsantai.web.id